Terungkap dari Laporan Warga, Dugaan Penimbunan Solar Subsidi di Pelalawan Tunggu Tindakan Aparat -

PELALAWAN, RIAU – Srikandiinvestigasi.id || Dugaan adanya aktivitas penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Jalan Koridor RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kabupaten Pelalawan, kembali menjadi sorotan setelah Tim Investigasi Redaksi Matajagad.com menerima serangkaian laporan dari warga yang mengaku telah lama menyaksikan aktivitas keluar masuk kendaraan di lokasi tersebut.

Sejumlah warga yang ditemui tim investigasi menyebut lokasi itu diduga merupakan tempat penimbunan solar subsidi. Menurut mereka, aktivitas bongkar muat diduga berlangsung hampir setiap hari dengan melibatkan bus karyawan, dump truck, hingga mobil colt diesel.(16/7)

“Kami sudah lama melihat aktivitas itu. Warga di sini banyak yang menyebut lokasi tersebut sebagai gudang penimbunan solar. Karena itu kami berharap aparat segera turun untuk memastikan kebenarannya. Kalau memang legal, sampaikan kepada masyarakat. Kalau tidak, harus ditindak tegas,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Berdasarkan penelusuran awal, Tim Investigasi Matajagad.com memperoleh dokumentasi lokasi yang dimaksud. Namun, redaksi belum dapat memverifikasi secara independen apakah lokasi tersebut benar digunakan sebagai tempat penimbunan BBM bersubsidi maupun memastikan legalitas aktivitas yang berlangsung di dalamnya.

Maraknya laporan masyarakat dan dugaan aktivitas yang disebut telah berlangsung cukup lama memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di kawasan tersebut. Untuk itu, diperlukan penyelidikan menyeluruh oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Hingga berita ini disusun, Redaksi Matajagad.com belum memperoleh konfirmasi dari aparat penegak hukum maupun pihak pemilik atau pengelola lokasi. Redaksi sedang mengupayakan konfirmasi kepada seluruh pihak terkait dan akan memuat hak jawab serta klarifikasi mereka secara proporsional sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (tim/red)